logo

Written by Super User on . Hits: 95

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI 

 

Dasar dari penyusunan IPK adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
  7. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

 Untuk melihat laporan silahkan klik pada tabel berikut:

NO

TAHUN

1

Survei Persepsi Korupsi Semester I 2020

2

Survei Persepsi Korupsi Semester II 2020

3

Survei Persepsi Korupsi Semester I 2021

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No. 4, Kel. Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128

Telp/Fax: 0752-484295

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Copyright © Tim IT PA Padang Panjang 2021
acopta