Dasar aturan tentang Pos Bantuan Hukum

foto1
Layanan Via What Apps
foto1
Piagam Zona Integritas
foto1
Sitem Pengawasan Online Mahkamah Agung
foto1
Kegiatan Sidang Keliling TA 2021
foto1
Penandatanganan Fakta Integritas 2021
foto1
Penandatanganan Fakta Integritas 2021


Statistik Pengunjung

305614
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
722
2483
299133
2990
13148
305614

Your IP: 3.238.130.97
Server Time: 2021-05-06 00:02:50

PIMPINAN & PEGAWAI

Survey Layanan

DASAR ATURAN TENTANG POS BANTUAN HUKUM

 

Dasar Hukum:

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014:

1.    Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan;

2.    Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :

1.    Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;

2.    Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;

3.    Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;

3.    Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1.    Penggugat/Pemohon, atau;

2.    Tergugat/Termohon, atau;

3.    Terdakwa, atau;

4.    Saksi;

 

 

 

 

 

 

 

GUGATAN / PERMOHONAN MANDIRI

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Informasi Penerbitan Akta Cerai

Jadwal Sidang Hari Ini