Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survey ini dilakukan kepada 181 orang responden yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan Akta Cerai dan Pelayanan Informasi yaitu sebesar 44,20% dari seluruh total responden. Survey ini dilakukan dari bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018.

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang