Form Pengaduan

foto1
Tampilan Baru Gedung Pengadilan Agama Padang Panjang
foto1
Sistem Terbaru dari Pengadilan SIPP
foto1
Sitem Pengawasan Online Mahkamah Agung
foto1
Suasana Ruangan Asi, Balita dan Mediasi
foto1
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2018
foto1
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2018


Statistik Pengunjung

069448
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
161
770
67400
4316
6378
69448

Your IP: 54.234.75.144
Server Time: 2019-01-23 22:15:12

Hakim dan Pegawai

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

  1. APLIKASI SIWAS MA RI
  2. MEJA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
  3. KOTAK PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Alur Pengaduan:
Satu hari setelah petugas menerima pengaduan di meja pengaduan ataupun di dalam kotak pengaduan wajib memasukkan pengaduan ke dalam aplikas SIWAS MA RI.

Informasi lengkap mengenai syarat dan tata cara pengaduan silahkan klik brosur di bawah ini.


AWASI Pengaduan anda melalui aplikasi SIWAS MA RI

Tindak Lanjut Pengaduan TA 2018

 

MATERI ADUAN

MASUK

DITERUSKAN

KE PTA

1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

3. Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

5. Perbuatan tercela

0

0

6. Pelanggaran hukum acara

0

0

7. Kekeliruan Administrasi

0

0

8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. Disampakan secara tertulis.

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditandatangai oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor.
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulis khusus untuk menyampaikan pengaduannya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus bukti.
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akanmembantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulis khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang jelas

  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindaklanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai: identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas, perbuatan yang dilaporkan, nomor perkara apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, dan menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan meliputi nama, alamat dannomorkontak pihak laian yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan secara benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

MENGAJUKAN PENGADUAN DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  1. Pengaduan ditujukan kepada Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas;
  2. Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  3. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup maka harus disebutkan secara jelas  bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata"PENGADUAN PADA PENGADILAN" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut

 MENGAJUKAN PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

A. Secara Lisan

  1. Melalui telepon (0752) 484295, yakni pada saat jam pelayanan dari Hari Senin s.d Jumat pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
  2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang.

B. Secara Tertulis

  1. Mengisi formulir pengaduan yang telah disiapkan pada meja pengaduan.
  2. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan cara diantar langsung / dikirim melalui faksimili atau melalui pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang Jalan H. Agus Salim No. 04 Kota Padang Panjang.
  3. Melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. Pengadilan Agama Padang Panjang akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
  5. Pengadilan Agama Padang Panjang hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Selain itu pengaduan juga menggunakan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id/

 

Catatan :

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

 

ALUR PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

 

a.

Sumber pengaduan:

 

(1)

Dari masyarakat:

 

-

Para pencari keadilan;

-

Pengacara;

-

Lembaga bantuan hukum;

-

Lembaga swadaya masyarakat;

-

Dewan perwakilan rakyat;

-

Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;

-

Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;

-

Komisi pemberantasan korupsi;

-

Komisi hukum nasional;

-

Komisi ombudsman nasional;

-

Komisi yudisial;

-

Dan lain-lain.

(2)

Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

(3)

Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

 

Informasi dari:

-

Instansi lain;

-

Media massa;

-

Isu yang berkembang.

b.

Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

c.

Proses penanganan pengaduan:

 

(1)

Pencatatan;

(2)

Penelaahan;

(3)

Penyaluran;

(4)

Pembentukan Tim Pemeriksa;

(5)

Survey pendahuluan;

(6)

Menyusun rencana pemeriksaan;

(7)

Pelaksanaan pemeriksaan.

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.

2.

Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

3.

Pelanggaran sumpah jabatan.

4.

Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer.

5.

Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.

6.

Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.

7.

Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.

8.

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a.

Memeriksa pengaduan, meliputi:

 

-

Indentitas pengadu;

-

Relevansi kepentingan pengadu;

-

Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;

-

Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b.

Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

c.

Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi:

 

-

Identitas;

-

Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;

-

Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

d.

Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e.

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f.

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

g.

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

 

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Padang Panjang kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Padang Panjang, dan Pengadilan Agama Padang Panjang akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Padang Panjang :

A. Secara lisan :

1. Melalui telepon (0752) 484295, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 wib s/d 16.30 WIB
2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang

B. Secara tertulis

  1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. (0752) 484295, atau melalui pos ke alamat kantor di Jalan H. Agus Salim No. 04 Padang Panjang – 27128.
  2. Melalui e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  atau website resmi Pengadilan Agama Padang Panjang : http://pa-padangpanjang.go.id
  3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang :

  1. Pengadilan Agama Padang Panjang akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
  2. Pengadilan Agama Padang Panjang akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  3. Pengadilan Agama Padang Panjang akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
  4. Pengadilan Agama Padang Panjang hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN

  1. Pengadilan  menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
  2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan, aplikasi siwas Mahkamah Agung RI  https://siwas.mahkamahagung.go.id/ atau melalui Pos dengan Mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
  3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
  4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
  5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaflar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
  6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
  7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
  8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
  9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
  10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi : jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

BANNER

Informasi Penerbitan Akta Cerai

Jadwal Sidang Hari Ini