Laporan Keuangan Perkara

foto1
Pecanangan Pembangunan Zona Integeritas
foto1
Piagam Zona Integritas
foto1
Sitem Pengawasan Online Mahkamah Agung
foto1
Pecanangan Pembangunan Zona Integeritas
foto1
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2018
foto1
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2018


Statistik Pengunjung

158543
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
322
1819
155305
6618
9373
158543

Your IP: 35.175.121.230
Server Time: 2020-03-28 08:15:01

PIMPINAN & PEGAWAI

Survey Layanan

  1. Klik tombol "Login", lalu isikan Username dan Password Anda.
  2. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol Register, isikan data diri Anda lalu klik "Simpan"
    • Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri
    • Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda
  3. Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:
    • Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi.
    • Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H (What, Where, When, Who, How)
    • Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
  4. Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.

Pengaduan Juga dapat disampaikan melalui:

Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:

nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.


Surat elektronik (e-mail):

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Telepon/Faksimile :

(021) 29079274


Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI

Surat, kirim ke:

Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan

LAPORAN PERKARA DAN KEUANGAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TA 2019

 

Laporan Perkara dan Keuangan Perkara pada

Pengadilan Agama Padang Panjang  sebagai Berikut :

No

Bulan Laporan

Download/Preview

1.

Bulan Januari 2019

Clik disini

2.

Bulan Februari 2019

Clik disini

3.

Bulan Maret 2019

Clik disini

4.

Bulan April  2019

Clik disini

5.

Bulan Mei 2019

Clik disini

6.

Bulan Juni 2019

Clik disini

7.

Bulan Juli 2019

Clik disini

8.

Bulan Agustus 2019

Clik disini

9.

Bulan September 2019

Clik disini

10.

Bulan Oktober 2019

Clik disini

11.

Bulan Nopember 2019

Clik disini

12.

Bulan Desember 2019

Clik disini

 LAPORAN PERKARA DAN KEUANGAN PERKARA

 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

 

NO

NAMA

TAHUN

KET

 

1

Laporan Perkara dan Keuangan Perkara

2018

Unduh

2

Laporan Perkara dan Keuangan Perkara

2019

Unduh

3

Laporan Perkara dan Keuangan Perkara

2020

Unduh

 

 

 

 

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 04 Padang Panjang

Sumatera Barat

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp/Fax : 0752-484295

 

Website : www.pa-padangpanjang.go.id

Mekanisme Keberatan Dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa

1

Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

2

Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

3

Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:

 

a.

Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

 

b.

Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau

 

c.

Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau

 

d.

Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

4.

Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.

5

Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

 

a

Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;

 

b

Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;

 

c

Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;

 

d

Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.

6

Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

 

DIPA 401962 (BUA)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG

No

Nama DIPA/Nomor DIPA

Tahun

Download/View

1.

SP DIPA 005.01.401962/2016

2016

Download

2.

SP DIPA 005.01.401962/2017

2017

Download

3.

SP DIPA 005.01.401962/2018

2018

Download

4.

SP DIPA 005.01.401962/2019

2019

Download

5.

SP DIPA 005.01.401962/2020

2020

Download

 

DIPA 401963 (BADILAG)

BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG 

No

Nama DIPA/Nomor DIPA

Tahun

Download/View

1.

SP DIPA 005.04.401963/2016

2016

Download

2.

SP DIPA 005.04.401963/2017

2017

Download

3.

SP DIPA 005.04.401963/2018

2018

Download

 

SP DIPA 005.04.401963/2019

2019

Download

5.

SP DIPA 005.04.401963/2020

2020

Download

 

Banner

Informasi Penerbitan Akta Cerai

Jadwal Sidang Hari Ini